Presiden Prabowo Subianto Terima Laporan IHPS I 2024 dari Ketua BPK RI
Pada Kamis, 2 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan ini berisi temuan-temuan penting dan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan negara, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat sepanjang semester pertama tahun 2024.
Capaian dan Temuan Penting dalam IHPS I 2024
Berdasarkan laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Penilaian ini mencakup 79 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara.
Namun, empat kementerian/lembaga, yaitu:
- Kementerian Komunikasi dan Informatika,
- Kementerian Pertanian,
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
- Badan Pangan Nasional,
mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan di instansi-instansi tersebut.
Apresiasi atas Upaya Pemerintah
BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kolaborasi yang baik dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran pada masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Selain itu, diterbitkannya PMK Nomor 90 Tahun 2024 juga mendapat sorotan positif. Peraturan ini mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi, sekaligus menetapkan kementerian/lembaga untuk mengawal pelaksanaan anggaran tahun 2024.
Komitmen untuk Perbaikan Berkelanjutan
Dengan diterimanya laporan IHPS I 2024, pemerintah dan BPK menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar